Home / Keindonesiaan / Absennya perlindungan negara terhadap kelompok minoritas keberagamaan di indonesia

Absennya perlindungan negara terhadap kelompok minoritas keberagamaan di indonesia

Konstitusi indonesia sudah sangat jelas menjamin hak warga negara untuk beragama dan berkeyakinan. Paling tidak ada 2 pasal dalam UUD 45 yang secara tegas membeikan jaminan secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang. Yaitu pasal 28 & 29 UUD 45. Pada pasal 28 E ayat 1 UUD 45 disebutkan “Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali”. Pada ayat 2 tertulis “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai hati nuraninya”.

Artinya negara harus memberi pengakuan dan perlindungan terhadap hak hak minoritas yang meliputi ;

Pertama, melindungi keberadaan minoritas, termasuk melalui perlindungan fisik dari genosida.

Kedua, melindungi dan mempromosikan identitas budaya dan sosial, termasuk hak dan individu untuk memilih kelompok, etnis, bahasa, atau agama dengan identifikasi hak kelompok untuk menegaskan dan melindungi identitas kolektif mereka dan menolak asimilasi paksa.

Ketiga, memastikan tidak terjadi tindakan non diskriminasi dan kesetaraan, termasuk mengakhiri diskriminasi struktural dan sistemik.

Keempat, memastikan partisipasi efektif anggota kelompok minoritas dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Namun pada kenyataannya, penerapan hak hak kelompok minoritas agama tersebut di indonesia masih problematik. Jika demikian halnya, maka hal itu menjadi kendala besar bagi indonesia yang sedang membangun demokrasi. Mengingat prasyarat demokrasi adalah melindungi kelompok minoritas dan menghargai perbedaan. Oleh karena itu, majority role dan protecting minority merupakan dua sisi koin demokrasi yang mustahil dipisahkan, karena jika salah satunya tidak diakui itu artinya sama dengan menghidupkan praktek praktek otoritarianisme.

About adminislat1

Check Also

Dalam NKRI Tak Ada Orang Kafir

Dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), tak ada orang kafir. Pemeluk agama disebut berdasar …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *