Home / Isu-isu Dunia Islam / Demokrasi / Agar Umat Tak Saling Mengkafirkan

Agar Umat Tak Saling Mengkafirkan

Belakangan kita makin sering menemukan bahwa suatu gerakan Islam disebut ”sesat dan menyesatkan”. Ini sangat absurd setidaknya karena dua alasan.

Pertama, secara de facto masyarakat muslim di dalam sejarahnya adalah majemuk dilihat dari keyakinan dan praktik keagamaannya. Tidak ada yang dapat menutup mata dan telinga terhadap fakta ini. Tiga bidang utama khazanah peradaban Islam, yaitu fikih, teologi/kalam, dan tasawuf, penuh dengan gerakan, golongan, dan mazhab yang pada awalnya adalah baru.

Kedua, dan selaras dengan yang pertama, ”kebenaran” di dalam konteks kemajemukan internal di dalam masyarakat muslim, baik sekarang maupun dalam sejarah, adalah bersifat parsial dan tidak absolut. Ulama al-Azhar pada 1973 berfatwa bahwa berperang melawan Israel adalah jihad. Lima tahun kemudian, mereka mengeluarkan fatwa berdamai dengan negara Yahudi itu adalah ajaran agama.

Karena itu, lanskap keagamaan Islam akan tetap ditandai dengan munculnya gerakan-gerakan keagamaan baru dengan berbagai skala, dan dengan variasi dalam praktik maupun keyakinan keagamaan. Masalahnya ialah, bagaimana menghadapinya?

Penolakan Apriori

Salah satu sikap yang sering muncul ialah penolakan apriori terhadap penafsiran, keyakinan, dan praktik keagamaan yang baru dengan memandangnya sepenuhnya keliru. Pada saat yang sama, keyakinan-keyakinan teologis yang selama ini dianut ditegaskan kembali kebenarannya, tanpa dipertanyakan dan ditinjau kembali. Seringkali penolakan ini diiringi dengan strategi pengucilan diri – dengan bergabung bersama komunitas yang sealiran, atau dengan menghindari atau memberangus publikasi-publikasi kelompok yang tidak disenangi. Vonis kafir atau sesat-menyesatkan termasuk kepada penolakan tersebut.

Sikap semacam ini, misalnya, tampak di Indo-Pakistan, yaitu ketika tiga gerakan Islam yang dipimpin ulama – Deobandi, Barelwi, dan Ahl-e-Hadits – saling mengkafirkan. Jika masing-masing benar, seperti yang mereka yakini, hampir seluruh umat Islam di Indo-Pakistan menjadi jamaah besar ”kafir”.

Kasus serupa juga terjadi di Indonesia. Sebagai contoh, menjelang Perang Dunia Kedua, kelompok PUSA di Aceh menyebut ulama tradisional berbasis dayah sebagai “kafir-kafir bersarung”. Ini dibalas ulama dengan menyebut kaum PUSA sebagai “babi-babi Wahabi”. Tokoh ulama dayah ini pernah mengeluarkan fatwa bahwa pemberontakan Daud Beureueh di tahun 1950-an tidak dapat dibenarkan agama karena dilakukan terhadap pemerintahan yang sah.

Sikap ini mencerminkan kecenderungan monoteologis, yaitu kecenderungan menganggap hanya ada satu pendapat – yakni, pendapat kalangan sendiri – yang benar. Sementara opini, keyakinan, dan praktik keagamaan kelompok lain dipandang salah dan, lebih dari itu, dimusuhi.

Akan tetapi, sikap ini tidak dapat menyelesaikan masalah, karena umat beragama malah menjadi mudah gamang dan terguncang setiap kali muncul gerakan keagamaan pemilik seperangkat keyakinan dan praktik keagamaan berbeda. Keguncangan itu timbul karena apa yang selama ini diyakini mutlak kebenarannya kini menghadapi tantangan. Mereka dihadapkan dengan kenyataan bahwa ada (beberapa) sistem keagamaan tandingan atau cara (cara-cara) baru dalam memahami dan mengamalkan dan menafsirkan ajaran agama. Semakin banyak tantangan muncul dari berbagai gerakan keagamaan, semakin besar pula ancaman terhadap apa yang selama ini diyakini kebenaran-absolutnya.

Selain itu, sebagai kelanjutannya, kelompok-kelompok di dalam umat Islam tidak berani menguji dan mempertanyakan landasan teologis dan asumsi dasar mereka, karena kuatir hal itu akan melemahkan atau meruntuhkannya. Dampaknya bisa juga tercermin dalam hubungan sosial, ketika kelompok atau gerakan keagamaan yang satu menghindar dari, atau tidak berani bergaul dengan, sesama muslim yang berasal dari golongan lain karena hal itu akan mengancam keyakinan-keyakinan kita. Di atas telah disebutkan bahwa hal ini absurd karena mengesampingkan de facto pluralisme internal dan absolutisasi kebenaran yang pada dasarnya bersifat tentatif.

Akhirnya, sikap di atas menutup peluang bagi diskusi dan dialog terbuka dalam rangka meningkatkan saling pengertian – yang harus dibedakan dari debat mendapatkan kepastian dan kebenaran tunggal yang mustahil. Diskusi dan refleksi obyektif tidak dapat berlangsung jika pihak-pihak yang terlibat bertolak dari prinsip: ”Inilah keyakinan kami, dan kami berhak meyakininya. Persetan dengan keyakinan-keyakinan Anda”. Prinsip ini menutup jalan bagi kemungkinan saling memahami, saling pengertian yang lebih besar, dan revisi terhadap kebenaran parsial yang disebutkan di atas. Bila partikularisme internal umat Islam diramu dengan militanisme yang radikal, hasilnya adalah komunalisme yang menggerogoti komunitas muslim.

Ini juga mengancam pernegaraan atau stateness Indonesia yang tengah melakukan konsolidasi demokrasi. Pengalaman negara-negara yang menjalani konsolidasi demokrasi menunjukkan perlunya mengembangkan norma yang menjadi panduan menyelesaikan kontroversi di masyarakat, termasuk yang timbul dari divisi internal di dalam tubuh agama yang menjadi anutan warganegara.

Kekerasan komunal dan sektarian yang menyertai reformasi di Indonesia dapat dipandang sebagai proses penyesuaian dan pencarian pola-pola baru dalam hubungan berbagai gerakan dan golongan di dalam masyarakat, khususnya masyarakat muslim. Pelajaran yang mahal dari konflik dan kekerasan yang terkait dengan kemajemukan internal adalah perlunya norma yang mantap sebagai pijakan menyelesaikan konflik dan kontroversi tersebut.

Partner dan Kompetitor

Salah satu mekanisme yang dapat mengawali pengembangan norma di atas adalah kritisisme rasional. Dalam hal ini suatu gerakan keagamaan tidak begitu saja menolak praktik dan keyakinan keagamaan kelompok lain – apalagi menyebutkan sesat dan menyesatkan, tapi tidak juga mengacuhkannya dan menganggapnya tidak ada. Melainkan, berusaha memahami formasi gerakan tersebut dan menangkap wacana religiusnya dengan memberi kesempatan yang lapang untuk mengungkapkan keyakinan dan pendapatnya. Bahkan, suatu gerakan keagamaan dapat secara argumentatif mengeritik atau menunjukkan kelemahan dalam keyakinan dan praktik keagamaan gerakan keagamaan lain, sambil tetap ”terbuka” dan siap dikritik.

Dalam konteks ini, semua pihak adalah partner dan kompetitor dalam mencari kebenaran dan dalam menyelesaikan masalah bersama, bukan golongan-golongan yang terlibat konfrontasi militan dan buas untuk membenarkan pendapat masing-masing. Dengan kritisisme rasional ini, peluang mencapai kebenaran yang parsial dan tentatif, saling pengertian, dan pengetahuan, akan terbuka. Dan kehadiran gerakan-gerakan keagamaan baru – yang tidak bisa dihindari – bukan lagi masalah yang harus ditakutkan, tapi blessings in disguise.

Tentu saja, sikap dan perilaku pada tingkat masyarakat perlu mendapat topangan kelembagaan dari negara. Pada level ini, proteksi atau perlindungan legal terhadap kemajemukan sektarian menjadi unsur penting konsolidasi demokrasi. Perlindungan tersebut mencakup legislasi, regulasi, dan tatanan kelembagaan yang memfasilitasi dan menegakkan kemajemukan sektarian dan kebebasan beragama pada umumnya. Melalui mekanisme ini negara akan dapat memainkan peran sebagai perantara dan manajer konflik. Akhirnya, perlindungan legal terhadap kemajemukan sektarian inilah yang memungkinkan demokrasi di Indonesia bertahan, bahkan lebih kuat lagi, walaupun (dan oleh karena) ada insiden konflik dan episode kekerasan yang bersumber dari partikularisme dan sektarianisme.***

Samsu Rizal Panggabean, Magister Perdamaian dan Resolusi Konflik (MPRK) UGM

 

Sumber ; http://www.madinaonline.id/bina-damai/agar-umat-tak-saling-mengkafirkan-3/

About adminislat1

Check Also

Jangan Menuntut Tuhanmu

Jangan menuntut Tuhan karena ditundanya permintan yang telah engkau minta kepada Alloh. Tetapi hendaknya engkau …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

WordPress database error You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '%b, %b)' at line 1 for query INSERT INTO `wp_tsw_log` (`IP`, `Time`, `IS_BOT`, `IS_HIT`) VALUES ('54.163.209.109', 1513122194, %b, %b) made by require('wp-blog-header.php'), require_once('wp-includes/template-loader.php'), include('/themes/sahifa/single.php'), get_sidebar, locate_template, load_template, require_once('/themes/sahifa/sidebar.php'), dynamic_sidebar, call_user_func_array, widget_traffic_stats, view