Home / Isu-isu Dunia Islam / Islam dan Negara

Islam dan Negara

Sifat religius syariat dan fokusnya pada pengaturan hubungan antara Tuhan dan manusia mungkin satu satunya alasan utama bertahan dan berkembangnya pengadilan pengadilan sekuler yang berfungsi sebagai pemutus perkara perkara praktis dalam pelaksanaan peradilan dan pemerintahan secara umum. Aspek lain dari sejarah hukum masyarakat islam di asosiasikan dengan sifat religius syariah adalah perkembangan fatwa.

Ulama yang tidak terikat dengan Negara mengeluarkan opini opini hukum (fatwa) atas permintaan gubernur provinsi dan hakim hakim Negara, disamping memberikan nasihat pribadi kepada orang orang seperti yang terjadi pada masa awal islam.

Sultan sultan khilafah utsmaniyyah mendukung mazhab hanafi dan akhirnya mengkodifikasi prinsip prinsip mazhab menjelang pertengahan abad Sembilan belas. Inilah pertama kalinya dalam sejarah islam prinsip prinsip syariah yang merupakan hasil interpretasi mazhab tertentu dikodifikasi dan dijadikan hukum resmi kesultanan turki. Inovasi tersebut kemudian menjadi norma dalam dunia islam pasca kolonial, melegitimasi dan melembagakan otoritas Negara untuk memilih salah satu dari sejumlah pandangan mengenai syariah yang berlawanan, tanpa membuka perdebatan seputar dasar pembuatan hukum sebagai sebuah kebijakan publik.

Konsesi dinasti utsmaniyyah kepada kekuasaan kekuasaan eropa menjadi model pengadopsian hukum dan sistem administrasi peradilan barat. Maklumat maklumat yang dikeluarkan dinasti utsmaniyyah membenarkan perubahan tidak hanya dalam rangka memperkuat Negara dan melindungi islam, tetapi juga menekankan pentingnya menjamin persamaan hak diantara rakyat dinasti utsmaniyyah. Dengan demikian, dinasti utsmaniyyah telah meletakan fondasi bagi pengadopsian Negara bangsa dan kewarganegaraan eropa yang sama di mata hukum.

Hukum perdata dinasti utsmaniyyah yang dikenal dengan nama Majallah diberlakukan secara resmi selama lebih dari sepuluh tahun (1867-1877). Meskipun tidak direncanakan sedemikian rupa, pengkodifikasian peraturan peraturan kontrak dan perbuatan perdata menurut mazhab hanafi memadukan bentuk eropa dengan isi syariat. Kodifikasi utama prinsip prinsip syariah ini membuat sejumlah besar prinsip syariah yang relevan menjadi lebih sederhana dan lebih mudah diakses oleh para penggugat dan pengacara (hakim).
Konsekuensi legal dan politis dari perkembangan ini menjadi lebih intensif karena pengaruh kuat kolonialisme eropa yang signifikan dan pengaruh global barat dalam bidang bidang pendidikan umum dan pelatihan pelatihan professional bagi para pejabat Negara. Perubahan perubahan kurikulum dalam institusi institusi pendidikan menunjukan bahwa syariat tidak lagi menjadi focus utama pengajaran tingkat lanjut dalam pengetahuan islam, melainkan telah digantikan oleh serangkaian bidang studi sekuler yang banyak diambil dari barat.

Setiap pandangan syariat yang dikenal umat islam sekarang, muncul dari opini opini manusia tentang Al Quran dan hadis sebagaimana yang diyakini dan dipraktekan oleh banyak umat muslim. Dengan kata lain, pendapat pendapat ulama islam menjadi bagian syariah melalui konsensus kaum mukminin berabad abad lamanya, bukan melalui keputusan spontan penguasa atau kehendak satu kelompok ulama.

Kesimpulannya, apa yang saya uraikan adalah keberlanjutan yang sesungguhnya dari tradisi islam historis, sementara diskursus islam justru mendorong keputusannya dengan tradisi tradisi tersebut akibat campur tangan pihak kolonial (perpetrated by the colonial intrusion).

Abdullahi Ahmed An Naim

About adminislat1

Check Also

Rahasia Berdoa

” Apabila Alloh telah melepaskan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa alloh akan memberi kepadamu”. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *