Home / Isu-isu Dunia Islam / Demokrasi / Islam & Demokrasi

Islam & Demokrasi

Sejarah modern menceritakan bahwa segera setelah lumpuhnya pemerintahan teokrasi Kristiani dalam menjawab tantangan perkembangan peradaban manusia, terjadi perubahan paradigma besar pada hampir semua lapisan masyarakat. Para rohaniwan menyimpulkan bahwa otoritas agama harus dibatasi hanya pada perkara individual seseorang. Adapun para pemikir Barat, mayoritas mereka memikulkan semua dosa, penindasan, dan kezaliman yang dilakukan orang-orang bertopeng agama pada agama itu sendiri. Bagi mereka, agamalah yang menjadi penyebab semua kebusukan itu, bukan karena adanya penyelewengan dari para pelakunya. Setelah itu, kemudian mereka dihadapkan pada dua jalan dalam menjawab pertanyaan tentang kepada siapakah mereka hendak menyerahkan pemerintahan; despotik atau demokratik.

Melihat realitas bahwa mayoritas pemerintahan dalam sejarah adalah despotik maka sebagian penulis seperti Machiavelli (1469-1527 M), Thomas Hobes (1588-1679 M) dan Friedrich Nietzsche (1844-1900 M) menerimanya sebagai pemerintahan ideal. Hobes malah menguatkan teorinya tersebut dengan berasumsi bahwa secara natural manusia adalah serigala sehingga harus ada kekuatan di atas mereka yang mengatur kehidupan sosial supaya tidak terjadi kebrutalan.

Tentu saja pembuktian dialektis semacam ini akan mengalami banyak ketimpangan dan absurditas. Tidak ada logika yang bisa membuktikan keharusan menciptakan pemerintahan yang lebih ganas, lebih serigala, bahkan lebih bahaya dan brutal dari lainnya. Akhirnya, mereka harus tunduk di hadapan teori demokrasi.

Demokrasi liberal muncul ke permukaan dengan slogan-slogan kebebasan, kesejajaran, dan persaudaraan. Sayangnya, realitas menyiratkan sebaliknya, sehingga lahirlah Sosialisme Marx (1818-1883 M) yang kemudian disempurnakan dengan Komunisme-nya Lenin (1870-1924 M) sebagai reaksi atas kekalahan para pesaing, nepotisme dan eksploitasi. Pada saat yang sama, di Italia dan Jerman lahir Fascisme akibat globalisasi eksploitatif kaum borjuis Eropa.

Kekalahan Fasisme mengantarkan lajunya perkembangan komunisme. Pesatnya perkembangan komunisme, ditambah rasa putus asa masyarakat dari kondisi sosial yang ada, membuat para kapitalis bercadar demokrasi liberal cenderung membela fascisme demi mengamankan harta dan tahta mereka. Ketika komunisme runtuh, mereka mulai kembali menjunjung demokrasi yang menguntungkan dan sempat mereka korbankan.

Sekarang, demokrasi telah menjadi sistem paling dominan di dunia, sampai-sampai secara praktis, negara-negara sosialis-komunis pun tidak bisa meremehkan dan menandinginya karena menurut mereka tidak ada jalan keluar lagi kecuali demokrasi. Kekalahan ini merupakan alasan tepat bagi mereka untuk membesar-besarkan orang seperti Francis *censored*uyama yang beranggapan demokrasi liberal adalah nasib pasti bagi semua masyarakat.

Sejak dulu, fenomena demokrasi ini sangatlah mengundang sikap para cendekiawan muslim. Cendikiawan besar muslim seperti Abu Nasr Al-Farabi dan Ibnu Rusyd sedikit banyak telah mengomentarinya. Sikap cendekiawan muslim kontemporer pun beragam. Ada yang mengingkari demokrasi dengan keyakinan paradoksi antara Islam dan demokrasi. Ada lagi yang menerima paradoksi tersebut namun dia meyakini kesempurnaan demokrasi sehingga dia rela mengorbankan Islam di bawah kaki demokrasi. Ada juga yang berpendapat, dengan alasan ingin mengangkat persamaan pemerintahan Islam dan pemerintahan Kristen di abad-abad pertengahan, maka dia pun tunduk pada “Demokratisasi Islam”.

Ada juga sikap yang tidak menimbang Islam dengan sistem lain, tapi malah sebaliknya. Sistem lain lah yang harus ditimbang oleh Islam. Dalam kasus demokrasi ini, dia akhirnya berpendapat bahwa seluruh keistimewaan dan tujuan mulia demokrasi bisa diraih dengan sempurna di dalam Islam.

Semua itu akan menjadi bahan analisis kita. Akan tetapi, tentu saja tidak logis apabila kita mengambil sikap sebelum memahami arti dan definisi demokrasi yang telah mengalami banyak perubahan di dalam sejarah.

 

Salah satu prinsip demokrasi adalah relativisme, khususnya berkenaan dengan legislasi. Demokrasi meyakini relativisme yang menonjol dalam pluralisme agama dan pluralisme politik. Yang terakhir ini kemudian melahirkan partai dan masyarakat madani.

Nyatanya, sedikit sekali masyarakat demokratis yang menerapkan relativisme mutlak, karena pada dasarnya, setiap masyarakat memerlukan pokok-pokok universal untuk mengubah pluralisme relatif menjadi kesatuan. Inilah yang menjadi tugas pemerintahan sehingga dapat mengarahkan massa pada tujuan yang sama.

Ada pendapat bahwa justru demokrasi atau kapitalisme yang bisa menjadi pemersatu tersebut, sebagaimana yang bisa kita saksikan di Barat. Pendapat ini jelas mengandung banyak hal kontradiktif. Postulat demokrasi adalah individualisme (hak pribadi setiap orang) yang artinya adalah bentuk penenegasian atas setiap upaya pemersatuan masyarakat. Sesungguhnya, yang sementara ini pernah mempersatukan mereka adalah rasa takut dari sosialisme-komunis. Setelah paham ini tumbang, bisa kita saksikan bahwa setiap individu akan mengejar keuntungan masing-masing. Dari sisi ini, kita bisa memahami mengapa para futuris Barat berlomba mengajukan berbagai hipotesis tentang perbenturan peradaban Barat dengan yang lainnya.

Oleh karena itu, sampai saat ini, Barat tidak memiliki penyatu pluralisme relatif. Yang ada hanyalah penerapan tidak sempurnanya relativisme sehingga –seperti perkataan Brzezinski (1928- )—yang ada hanyalah iresolusi (kebingungan) dan kerusakan.

Berkaitan dengan pluralisme agama, Islam menolak keras relativisme ideologis. Selain di dalam Islam ada banyak realitas absolut yang sesuai dengan fitrah manusia, terdapat pula hukum-hukum variabel yang bisa berubah sesuai dengan situasi dan kondisi. Hanya saja, variabel tersebut tidak keluar dari kerangka hukum tetap. Inilah penjamin ketentraman dan kebahagiaan manusia.

Sementara itu, di dalam masyarakat relatif-sekular tidak ada sama sekali yang namanya kultus dan kesucian. Mereka hidup dalam kebingungan, dibohongi oleh terminus-terminus hampa seperti partai dan masyarakat madani, diiringi slogan pluralisme agama dan politik. Padahal semua itu tidak pernah membantu masyarakat serta hanya merupakan alat kemunafikan yang membatasi semua relasi untuk kalangan terbatas saja.

Pragmatisme dan pluralisme yang dengan keliru mereka gembar-gemborkan ternyata menjadi senjata makan tuan. Utilitas (keuntungan) praktis apa yang telah disumbangkan sistem demokrasi pada masyarakat dunia? Bukankah keberlangsungan demokrasi di Barat selama kurang lebih dua abad hanya menghasilkan iresolusi, alienasi, anarki, dan peperangan antar bentuk-bentuk pemerintahan demokratis? Jangan pernah membandingkan kemajuan teknologi di Barat sebagai keuntungan dengan dekadensi moral dan kerugian besar lainnya.

Kemudian, kalau memang benar mereka berpegang teguh pada pluralisme, dengan dalih apa mereka bisa membenarkan usaha paksa demokratisasi pada masyarakat lain? Jika prinsip utama dari demokrasi adalah penerimaan keragaman, biarkan semua masyarakat dunia berjalan serta membangun sistem dengan budaya dan normanya masing-masing.

Dari sisi ini, tidak sepatutnya dunia ketiga terkecoh rayuan gombal dunia Barat. Lebih baik menarik akseptabilitas masyarakat dalam merealisasikan pemerintahan legitimate ketimbang harus menari dengan genderang Barat demi memuaskan dan memenuhi kepentingan mereka.

About adminislat1

Check Also

TASAWUF – Mereka Yang Diberi Hidayah Khusus Oleh Allah

“Dan Allah – yang mulia dengan segala asma-Nya – dalam waktu ke waktu dan dalam …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *