Home / Universalia / Pandangan Dunia / Islam Rekonsiliatif : Sudut Pandang Baru Terhadap Islam

Islam Rekonsiliatif : Sudut Pandang Baru Terhadap Islam

Konsep Agama Yang Memiliki Basis Epistetmologis Adalah Agama Ideal

Jika kita melihat agama secara epistemologis berarti berpegang pada prinsip-prinsip ontologis (prinsip “ada”). Secara epistemologi pengertian agama adalah aturan yang diperuntutkan oleh manusia dan tentulah harus ada sebuah mekanisme yang menjamin keterjagaan aturan-aturan atau hukum-hukum ini dari reduksi dan distorsi. Keberadaan hukum ini secara ontologis haruslah bersifat ekstemporal dalam artian, bahwa hukum-hukum ini berjalan berdasarkan mekanisme yang terikat dengan prinsip ‘ada”. Dalam islam mekanisme pembentukan hukum-hukum agama ini direalisasikan beradasarkan prinsip “ada” melalui misi profetik (kenabian). Inilah batasan yang membedakan antara keberimanan dan keberagamaan.

Satu Islam, Tapi Tidak Untuk Satu Mazhab

Siapa saja yang meyakini ketuhanan pastilah memiliki iman yang sama, siapa saja yang memiliki keyakinan terhadap sebuah misi profetik yang sama dapat dipastikan berada dalam satu agama. oleh karena itu, siapa saja yang meyakini kenabian Muhammad saw, berarti berada dalam naungan wilayah islam. Namun pemaknaan misi profetik Rosululloh saw ini menimbulkan perbedaan dalam menafsirkan mekanisme keberislaman. Inilah yang kita sebut dengan Mazhab. Persoalan keberagamaan dan keberislaman ini jika ditinjau dari sisi idealitas agama, haruslah menggunakan basis prinsip-prinsip ontologi (prinsip “ada”). Barulah kita dapat menemukan keislaman yang ideal.

Islam Berdasarkan prinsip-prinsip eksisetnsi

Seluruh mazahab dalam islam mengasumsikan bahwa Hukum-hukum agama mengatasi persoalan manusia dan hukum-hukum agama harus lengkap dan sempurna. Namun kenyataanya subjek hukum berupa problem-problem kontekstutal muncul secara beriringan sepanjang sejarah. Berdasarkan fakta ini kita kembali mempertanyakan, apakah yang dimaksud hukum-hukum agama ini mengatasi persoalan manusia dengan produk-produk hukum yang lengkap, ataukah agama hanya memberikan sebuah mekanisme dalam merealisasikan hukum-hukum agama ini agar berjalan seiring dengan kebutuhan dan konteks sejarah manusia. Jika pilihan kita adalah asumsi pertama, maka kita harus mengasumsikan pula bahwa hukum-hukum agama lengkap dan setiap manusia dapat mengakses produk-produk keputusan hukum agama tanpa perlu memenuhi sebuah kualifikasi tertentu karena pastilah hukum agama yang sempurna ini telah begitu jelas dan benderang sehingga stiap orang dapat memahaminya. Kenyataanya, subjek hukum semakin bertambah dan dan problem-problem umat manusia semakin bervariasi. Jika hukum yang ditetapkan itu sudah ada maka kita harus mengasumsikan bahwa produk-produk hukum dalam agama telah memprediksikan problem-problem yang akan dihadapi manusia dimasa depan. Asumsi pertatma ini sangat problematis di tinjau dari fakta yang ditemui dalam praktek keseharian dan ini tertolak secara aksiomatis.

Problem Dalam Menerapkan Teks-Teks Agama

Hanya beberapa aspek saja yang membicarakan tentang hukum yang ktita sebut dengan ayat al ahkam dan mayoritas tema-tema yang ada di dalam al quran adalah kisah-kisah, dorongan-dorongan moral, berita gemiran dan ancaman-ancaman. Padahal ada hukum-hukum tertentu yang bersifat dzanni (dugaan), itulah kenapa kita membututhkan hadis-hadis nabi dengan tujuan untuk melengkapi hukum-hukum yang dijelaskan dalam al quran. Masalahnya, hadis-hadis nabi inipun tidak mencukupi di tinjau dari ketegasan pernyataan-pernyataan nabi untuk kasus-kasus partitkular. Artinya, Scripture-scripture berupa al quran dan hadis ini adalah acuan dasar sebagai mekanisme untutk memunculkan sebuah kepututsan hukum. Artinya, agama secara keseluruhan bukanlah sebuah produk hukum, melainkan Mekanisme dalam membentuk hukum. Jadi klaim kesempurnaan agama adalah pada mekanisme (Manhaj) nya dalam memunculkan hukum-hukum yang sesuai dengan kebutuhan dan problem manusia sesuai konteksnya.

Agama Adalah Sebuah Sistem Yang Bersifat Hirarkis Berdasarkan Prinsip Eksistensi

Berdasarkan uraian di atas, maka kita dapat menarik kesimpulan bahwa agama adalah sebuah sistem dan sistem meniscayakan tahapan-tahapan. Artinya ada dua macam hukum dalam sistem ini, yaitu sumber hukum primer (hukm awwali) dan hukum sekunder (hukm tsani). Pembagian ini bertujuan agar agama dapat dipahami secara universal sekaligus dalam sisi praktisnya. Artinya ada sebuah jaminan secara rasional yang membuat hukum akan berjalan dengan benar. Inilah prinsip-prinsip agama yang ideal.

Penalaran Terhadap Asumsi-Asumsi

Agama ini hanya dua kemungkinan, pertama langsung terinstal dalam diri setiap manusia sebagai pengetahuan yang bersifat apriori dan tidak terinstal secara langsung dalam diri setiap manusia :

Kemungkinan pertama ini mengarah pada kesimpulan bahwa hukum-hukum agama ini tersampaikan kepada manusia tanpa sistem keperantaraan, dan artinya tidak ada problem dalam area praktis untuk menerapkan hukum-hukum agama bagi setiap manusia. Tapi kemungkinan ini terbantahkan dengan kenyataan pertama, bahwa manusia terbedakan berdasarkan level kesadaran eksistensinya (buktinya ada orang yang berilmu, kurang berilmu dan tidak berilmu alias bodoh). Kedua, tidak satupun kepastian logis yang membenarkan bahwa setiap manusia memiliki kapasitas yang sama secara eksistensial apalagi intelektual.

Kemungkinan kedua, agama tidak terinstal secara langsung dalam diri setiap manusia sebagai pengetahuan apriori, melainkan pengetahuan teoritis yang membutuhkan media perantara. Kemungkinan kedua ini memunculkan dua kemungkinan lagi, pertama, jika asumsi ini benar, maka setiap orang bisa menghukumi sesamanya kedua jika asumsi ini benar maka setiap orang bisa di hukumi oleh yang bukan sesamanya. Kemuungkinan pertama tentulah tertolak secara aksiomatis karena pasti akan mengarah pada anarkisme. Secara rasional tentu saja kemungkinan kedua adalah kemungkinan yang aksiomatis.

Artinya pemberlakuan hukum berdasarkan mekanisme haruslah dibawah wewenang seseorang yang memiliki otoritas terhadap mekanisme hukum ini. inilah yang kita sebutt dengan prinsip profetik. Prinsip-prinsip ini meruntuhkan klaim-klaim ketidak sempurnaan individu-individu yang mengemban misi profetitk berdasarkan kesempurnaan sistem yang berada dibawah otorittasnya. Inilah yang kitas sebut dengan Kenabian. Kenabian ini haruslah sebuah prinsip yang membedakan level eksistensi manusia. Artinya harus ada sebuah otoritas yang membawahi yang lainnya. Kaidah ini adalah kaidah rasional dari adanya level eksistensi dan prinsip satu yang meniscayakan keperantaraan. Dan penolakan terhadap kaidah ini adalah menyelisihi rasionalitas.

Seorang yang memiliki otoritas terhadap mekanisme hukum haruslah subjek yang tidak bisa terkena probabilitas deviasi penerapan hukum artitnya, seorang nabi tidak mungkin melanggar kaidah-kaidah hukumnya dan mendapatkan ganjaran terhadap pelanggarannya. karena asumsi ini akan menegasi prinsip-prinsip eksistensi secara rasional.

Para Nabi dan Manusia-manusia suci adalah pemegang otoritas atas hukum-hukum agama berdasarkan prinsip gradasi eksistensi

Ketika Tuhan ingin memberlakukan hukum, artinya proses ini tentu terealisasi melalui sistem keperentaraan. Karena hukum terapan berbeda dengan konsep-konsep apriori yang universal, sedangkan hukum-hukum terapan bersifat kontekstual. Artinya hukum-hukum kontekstual ini tidak akan pernah menjadi swabukti, dan hal ini mengharuskan adanya sebuah kontrol yang tidak terbatas pada ruang dan waktu.

Secara teologis kita telah menjabarkan melalui prinsip-prinsip rasional bahwa ketidak terbatasan Tuhan mengharuskan adanya sebuah keperantaraan untuk mengetahui tindakan-tindakan yang mengarah dalam usaha menerapkan hukum praktis. Sistetm keperantaraan ini lah yang menjadi kontrol tidak terbatas terhadap hukum-hukum terapan yang berhubungan langsung denga Tuhan dan berhubungan langsung dengan manusia. Inilah yang kami sebutkan sebagai prinsip afinitas (syinkhiyah) dalam bagian buku pertama “kesadaran Eksistensi”. Dan perantara ini memiliki otoritas yang melintasi ruang dan waktu secara eksistensial dan bergantian secara personal berdasarkan keterbatasan material. Artinya individu-individunya bisa berbeda berdasarkan garis linier generasi namun dengan prinsip eksistensi yang sama.

Berdasarkan prinsip gradasi wujud, setiap level eksistensi tunduk pada level eksistensi diatasnya. Artinya jika diterapkan dalam prinsip teologi, manusia tidak mungkin bisa langsung berinteraksi denga Allah swt tanpa melalui perantara Nabi Muhammad saw dan Imam-imam Setelahnya. Inilah yang disebut sebagai wasilah dalam bahasa teologi.

Muhammad Sebagai “ada”, dan Muhammad sebagai “apa”

Fungsi Nabi ini adalah sebagai pewarta wahyu, proses ini terjadi hanya bisa terjadi karena kesenyawaan eksistensi. Artinya wahyu itu adalah pengetahuan eksistensial seorang nabi yang didapatkan secara huduri (ada). Penerimaan wahyu secara tadriji (berurutan sesuai konteks) adalah terjadi secara historikal (apa). Jadi Muhammad saw sesungguhnya memiliki dua sisi, Muhammad saw yang Eksistensial (ada) dan Muhammad saw yang bersifat Historikal (apa). Kejadian ini terjadi karena adanya prinsip gradasi dalam eksistensi (ada).

Muhammad saw yang sebagai “ada” adalah bersifat ekstemporal sedang Muhammad saw sebagai “apa” adalah bersifat temporal. Itulah kenapa ada sebagian hadis yang menyatakan bahwa jati diri seluruh Nabi-nabi dari awal hingga para manusia suci di akhir zaman adalah hakikat dari eksistensi Muhammad saw. Artinya setiap individu yang memegang otoritas terhada mekanisme penerapan hukum-hukum agama haruslah indvidu-individu yang sesuai dengan prinsip-prinsip eksistensi.

 

About adminislat1

Check Also

Rahasia Berdoa

” Apabila Alloh telah melepaskan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa alloh akan memberi kepadamu”. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *