Home / Universalia / Kajian Kontemporer / Kebangkitan Agama di Era Post-Religion

Kebangkitan Agama di Era Post-Religion

All human knowledge, insofar as a man is a member of a society in general, is not empirical, but ‘aprirori’ knowledge. The genesis of such knowledge shows that it preceds levels of self-consciousness and consciousness of one’s self value. There is no ‘I’ without a ‘we’ The ‘we’ is filled with contents prior to the ‘I’ (Max Scheler, Problems of a Sociology of Knowledge. 1980, p 67)

When social, economic, and political conditions change and new possibilities for creative thought and action open up, a struggle begins between the defenders of the living sacred and sacralizing tradition and the supporters of reformist or revolutionary changes. This dialectic tension is at work, with differing intensity, in all societies, from the most conservative and traditional to our democratic, dynamic, free societies

 

(Arkoun, The Unthought in Contemporary Islamic Thought. 2002, p.12)

 

Era Post Religion

Saya tidak ingin memulai dengan definisi apa yang dimaksud dengan istilah post-religion, melainkan dengan sebuah ilustrasi singkat. Bayangkan sebuah zaman ketika sebuah masyarakat hidup dalam suasana mitis – alih-alih menguasai alam – mereka bahkan merasa dikuasai alam yang penuh misteri, alam yang serba menakutkan dan mengagumkan, sehingga mereka senang membuat sesaji dan ritual keagamaan sebagai tanda syukur dan sekaligus membujuk para dewa agar mereka tidak murka dan mendatangkan celaka. Pada fase itu nalar kritis atau logos dikalahkan oleh mitos, sebuah pandangan hidup yang pasrah dan serba takut pada kekuatan supernaturalNamun sekarang ini, berkat prestasi iptek, sebagian besar masyarakat dunia justeru merasa bangga dan angkuh telah menaklukkan alam.

Ilustrasi lain. Bayangkan ketika kita berada di tanah suci untuk berumrah atau berhaji, dengan mengenaikan kain ihram, bagaikan kain kafan yang menandai perpisahan dengan dunia, kita berusaha mengesampingkan semua urusan duniawi lalu hati, pikiran dan tindakan terfokus untuk memperbanyak ritus keagamaan, merasakan betapa pendeknya jatah umur seseorang. Suasananya demikian religius, nalar kritis dipasifkan lalu kekhusyukan hati yang lebih diaktifkan. Lalu, begitu kita selesai berhaji dan menginjak kota Jeddah dan kemudian pulang ke tanah air, tiba-tiba kita merasa masuk pada dunia lain, suasana hati, pikiran dan sosial terasa terserabut dari pusat orbit Ka’bah yang menimbulkan suasana syahdu. Ibarat roda, di seputar Ka’bah kita berada di pusat zona religius (axis), dan ketika pulang kita menapaki ruji kehidupan menuju garis pinggir, lalu tersedot oleh pusat-pusat grafitasi baru yang sangat sekularistik, yang sangat potensial menjauhkan kita dari orbit religiusitas.

Atau mari kita bayangkan suasana Makkah-Madinah 15 abad yang silam. Semasa hidup Rasulullah, suasana batin umat Islam yang jumlahnya hanya ratusan ribu, selama 23 tahun berada di bawah bimbingan langsung dari Rasul Muhammad yang menerima wahyu dengan perantaraan Jibril. Semua persoalan dan pertikaian ummat selesai di tangannya. Kondisi umat begitu solid, dan umat Islam kala itu merasa sebagai pusat dunia, penerima mandat supremasi agama di atas segala faham dan agama yang ada. Namun begitu Kanjeng Nabi wafat, berakhirlah pemilik otoritas absolut dalam menjelaskan ajaran Allah dan sebagai pemimpin tertinggi bagi umat Islam di muka bumi. Pada hal jumlah pemeluk semakin banyak, penyebaran agama semakin meluas, problem-problem baru kian bermunculan.

Demikianlah, kita sekarang ini berada dalam era post-religion dalam ilustrasi di atas Sebuah era yang menggusur dominasi dan hegemoni alam batin dan kondisi sosial dari sifatnya yang dulu serba religius lalu beralih masuk dalam belantara jaringan sosial dan hiruk-pikuk lalu lintas informasi yang bersakala global dan datang serentak tanpa kehadiran subyek sehingga pangkal-ujungnya tidak mudah ditelusuri. Kini bermunculan aktor dan pusat-pusat kekuatan baru yang sangat digdaya mempengaruhi kesadaran batin dan memaksakan perilaku sosial kita. Di antara aktor itu ialah munculnya kekuatan negara, modal yang bergerak lintas bangsa dan agama, serta teknologi informatika ultra moderen yang telah melahirkan virtual society. Belum lagi grafitasi ormas dan parpol yang menciptakan komunitas baru dan sekaligus juga menuntut loyalitas anggotanya, menyaingi loyalitas pada kemuliaan ajaran agama dan kemanusiaan.

Ketika ketiga besar agama Ibrahimik – Yahudi, Nasrani dan Islam – keluar dan berkembang dari wilayah kelahirannya, mau tidak mau agama ini telah memperkaya dan diperkaya oleh budaya baru yang dijumpainya. Pusat-pusat peradaban justeru muncul di luar tanah kelahiran ketiga agama tersebut, sehingga muncul variabel baru yang bisa jadi telah menelan watak asli agama tersebut lalu agama tampil dengan wajah baru dengan warna lokal serta sarat dengan kepentingan subyektiv, terutama kepentingan ekonomi dan subyektivisme kebangsaan sebagaimana yang terlihat pada agama Yahudi. Begitupun perkembangan dan penyebaran Nasrani yang hampir hilang secara total warna aslinya yang bercorak Timur Tengah. Hanyalah Islam yang memiliki mata rantai kokoh dengan sejarah masa lalunya di tanah Arab, yang hal ini memiliki kekuatan dan kelemahannya sekaligus.

Studi-studi sosiologis mengenai peran agama dalam masyarakat menjelaskan bahwa agama memiliki otoritas yang unik dalam memahami, menjelaskan, dan membangun dunia Atas dasar pemahaman tersebut, ketika agama dinilai tidak lagi mampu memahami dan menjelaskan dunia yang semakin kompleks, maka peran dan masa depan agama kembali dipertanyakan Demikianlah kita melihat bagaimana kalangan sosiolog begitu bersemangat bicara mengenai sekularisasi. Max Weber, Emile Durkheim, Georg Simmel —untuk menyebut beberapa nama—adalah orang-orang yang percaya bahwa dunia masa kini akan semakin terrasionalisasikan, dan karena itu agama sebagai sesuatu yang irasional, akan makin tersingkir dari panggung kehidupan modern. Modernisasi sebagai gejala perkembangan ekonomi dan teknologi lahir dari rasionalitas manusia, dimana agama tidak mengambil peran di dalamnya. Itu sebabnya, institusi-institusi modern seperti ekonomi dan politik harus dipisahkan dari wewenang agama. Inilah sekularisasi, yang di dunia Barat diwujudkan dalam praktek pemisahan gereja dan negara.

Namun tidak cukup sampai di situ Proses sekularisasi juga dipercaya akan merasuki segenap kehidupan masyarakat; bahwa agama juga semakin lama akan semakin tersisihkan dari kehidupan sosial-budaya dan bahkan hati nurani masyarakat. Dengan kata lain, sekularisasi melakukan “pembersihan bagian-dalam agama” dari kehidupan kultural masyarakat dan dunia batin manusia. Proses yang dinamakan profanasi Ini juga diyakini akan berlangsung secara niscaya dalam masyarakat modern.

Fenomana pergulatan agama dalam budaya global yang pluralistik inilah yang merupakan fokus utama pidato saya ini. Isu-isu mengenai sekularisasi dan profanasi ini memang berbeda dengan isu kematian agama (bahkan Tuhan) yang dipercayai oleh kalangan eksistensialis dan ateis. Juga berbeda dengan isu yang diusung ahli masa depan (futurolog) seperti John Naisbitt dan Patricia Aburden yang terkenal dengan slogan: Spirituality Yes, Organized Religion No! Namun demikian semuanya memiliki ciri yang sama, yaitu pesimis terhadap masa depan agama (formal) Tampaknya inilah isu terpenting hubungan agama dan modernitas di zaman kita sekarang ini.

Salah satu cara yang dilakukan kalangan sosiolog dalam memecahkan masalah ini adalah “mendefinisikan kembali” agama di dunia modern. Dengan definisi baru itu kita dituntun untuk dapat menemukan kembali peran agama di zaman kita.

 

Pangkal Kritik terhadap Agama-agama

Kita tahu bahwa dulu agama didefinisikan sebagai suatu cara manusia atau masyarakat d
alam berhubungan dengan dunia supranatural, sesuatu yang dianggap misterius dan keramat, tapi sekaligus berkuasa, yang berada di luar dirinya. Status keramat dan misterius ini bisa disandangkan kepada objek-objek seperti batu, matahari, binatang, kepala suku, manusia “suci”, roh, sampai dewa-dewa langit.

Definisi klasik seperti ini menjadi pangkal dari kritik kalangan ahli ketika agama dibawa masuk ke dunia modern yang rasional. Pertanyaannya: Adakah tempat bagi yang keramat di dunia yang kian terjelaskan secara ilmiah? Di manakah para dewa supranatural bersemayam dalam laju cepat perkembangan teknologi dewasa ini? Temuan-temuan sains dan teknologi memang telah mengubah pandangan manusia terhadap alam; dan karena itu telah mengusir dewa-dewa misterius dari kesadaran manusia modern. Di dunia politik, ada masa ketika manusia tidak berani merumuskan konsep dan definisi yang jelas mengenai kekuasaan, karena kekuasaan juga dipandang rahasia alam. Raja atau penguasa dianggap sebagai titisan dewa. Karena itu raja atau penguasa tidak mungkin tergantikan, kecuali oleh mereka yang juga titisan dewa, yaitu anak-keturunan para raja. Kekuasaan menjadi fenomena yang sakral, yang berjarak, dan ditakdirkan untuk diterima oleh manusia biasa.

Perkembangan di dunia ilmu pengetahuan yang memandang alam sebagai medan penyelidikan telah menyingkap tabir kerahasiaan alam semesta. Berbagai peristiwa alam seperti hujan, petir, banjir, gempa bumi dan sebagainya, tidak lagi dianggap sebagai misteri alam melainkan gejala alam yang bisa dijelaskan secara ilmiah (Bahkan peristiwa alam seperti hujan saat ini sudah bisa dibuat sendiri oleh manusia dengan bantuan teknologi). Dan ketika proses saintifikasi atas alam semesta ini mempengaruhi pemikiran sosial-politik, terjadi pula saintifikasi atas kekuasaan. Nilai-nilai yang terkait dengan wewenang, mandat, moralitas, dan praktek kekuasaan menjadi wilayah rasio untuk dipikirkan, dibentuk, dan diubah. Pendek kata, jika dulu kekuasaan dipahami sebagai sesuatu yang sakral, maka kini kekuasaan—dengan berbagai atribut di dalamnya—tidak lain adalah buatan manusia sendiri. Jadi, melalui penyelidikan ilmiah manusia tidak hanya mampu membuat teknologi tinggi seperti pesawat terbang, satelit komunikasi, dan reaktor nuklir, melainkan juga manusia mampu menciptakan nilai-nilai, moralitas, kekuasaan—yang dulu dipandang wilayah sakral dan takdir Tuhan (given) yang tidak bisa diganggu-gugat. Maka agama yang memberi dasar-dasar sakralitas pada kekuasaan menjadi sasaran kritik sains modern. Ini merupakan pintu masuk ke dalam wacana dan praktek sekularisasi

Sekularisasi tidak terkait dengan penolakan terhadap Tuhan. Ia terkait dengan posisi agama di tengah masyarakat (politik) yang rasional. Di masa lalu agama sering menjadi pemberi legitimasi suci pada kekuasaan politik, kendatipun—dan seringkali selalu—kekuasaan tersebut korup dan zalim. Perselingkuhan agama dan politik yang menimbulkan ketidakadilan itu telah mendorong lahirnya gerakan anti-agama, dan sekaligus desakan untuk memisahkan politik dari agama (gereja)

Pemisahan politik dari agama, yang kini menjadi gejala kontemporer di dunia Barat, merupakan bukti keberhasilan proses sekularisasi. Tujuan pemisahan itu sejalan dengan alasan historisnya yaitu menjadikan panggung politik dan kekuasaan sebagai wilayah non-sakral yang karena itu terbuka untuk kritik, evaluasi, suksesi, dan partisipasi masyarakat. Dengan cara tersebut maka masyakarat semakin mampu mengaktualisasikan kepentingan-kepentingan mereka tanpa rasa tertekan atau takut berdosa.

Sejauh ini kita hanya menyaksikan sekularisasi jenis itulah yang berhasil (terutama di dunia Barat). Sementara sekularisasi dalam arti profanasi, yaitu menyisihkan secara total agama dari kehidupan sosial dan batin masyarakat menunjukkan kegagalan yang sangat jelas. Alih-alih tersingkir, agama-agama kini justru semakin menegaskan posisinya di tengah-tengah masyarakat. Di berbagai belahan dunia, perkembangan pesat agama-agama tidak sulit ditemukan Setidaknya fakta bahwa agama-agama tidak pernah mati, menunjukkan bahwa proses sekularisasi hanya mematikan agama dalam domain kehidupan politik, namun elan vital agama muncul dalam sektor kehidupan yang lain dengan kekuatan yang sebanding.

 

Agama tetap Berkembang Pesat

Di Amerika Serikat sendiri yang merupakan contoh negara sekular yang sukses, misalnya, agama-agama tetap berkembang dengan pesat. Gereja-gereja tetap dikunjungi jamaahnya Hal ini berbeda dengan pendapat sementara orang bahwa sekularisasi di Amerika telah menjauhkan orang dari agamanya Inilah yang mendorong para pengamat untuk merevisi teori-teori sekularisasi menjadi neo-sekularisasi dan pasca sekularisasi yang intinya menekankan bahwa sekularisasi tidak identik dengan kemunduran agama melainkan hanya menggeser otoritas agama dari wilayah politik ke wilayah individu, organisasi dan masyarakat. Di wilayah-wilayah inilah agama-agama kembali menancapkan perannya. Dengan kata lain, runtuhnya hak istimewa agama sebagai pemegang lisensi tafsir tunggal atas dunia, bukanlah sebuah kematian bagi agama itu sendiri. Justru, dalam pengalaman masyarakat Barat, hal itu memberi wilayah yang lebih luas dan ‘independen’ bagi agama untuk terus hidup dan berkembang.

Teori tentang kematian agama tidak lagi memadai ketika kita menyaksikan fakta yang tak terbantahkan bahwa agama-agama memiliki fleksibilitas dalam mengikuti gerak perubahan masyarakat. Agama sepertinya tidak ingin tertinggal dalam dinamika perkembangan dunia yang semakin cepat. Dalam beberapa dekade terakhir bahkan ada tendensi bahwa agama-agama kembali ingin menunjukkan otoritasnya dalam memberi tafsir tunggal atas dunia dan sekaligus menaklukkannya. Asumsi-asumsi para filosof Abad Pencerahan yang memandang agama semata-mata sebagai peninggalan masa silam, kembali tergugat dengan munculnya indikator kebangkitan agama-agama di zaman modern ini—zaman yang lahir dari pergulatan dalam menyingkirkan agama dari kehidupan publik dan diganti oleh rasionalitas sains dan teknologi.

Sejarah agama-agama sejak Masa Pencerahan hingga pertengahan abad ke-20 memang penuh dengan catatan tunduknya agama di hadapan modernisasi dalam berbagai bidang kehidupan yang merupakan produk perkembangan sains dan inovasi teknologi. Di kalangan gereja Katolik ada aggriornamento atau pembaruan gereja. Di kalangan Protestan dan Islam juga dikenal usaha-usaha serupa dengan gerakan pembaruan atau modernisasi.

Namun sejak dasawarsa 1970-an, seiring dengan meningkatnya kekecewaan terhadap hasil-hasil modernisasi yang dipandang kian menjauhkan manusia dan masyarakat dari nilai-nilai ketuhanan, agama-agama mulai menempuh jalan yang tegas: Tidak lagi berusaha menyesuaikan diri dengan modernisasi, tetapi melakukan Injilisasi modernitas (dalam kasus Kristiani), atau Islamisasi modernitas, dalam kasus Islam.

Agama-agama tampaknya sepakat bahwa yang sedang berlangsung di zaman kita sekarang ini sebenarnya bukan modernisasi ke arah kehidupan yang lebih baik, dan masa depan yang lebih humanis dan mencerahkan. Yang sedang terjadi adalah kehancuran yang nyata yang disebabkan oleh kekerasan (terutama perang yang berkelanjutan) dan kekacauan (karena makin jauhnya agama dari kehidupan). Padahal agama per definisi adalah anti-tesa terhadap kekerasan dan kekacauan. Janji pemerintahan sekular dalam mewujudkan kebebasan politik, kemakmuran ekonomi dan keadilan sosial, juga tidak terbukti. Bahkan pemerintahan sekular di seluruh dunia—yang disokong oleh Barat— juga dituding bertanggung jawab atas berbagai kehancuran moral masyarakat di negara-negara religius.

Para pemimpin vihara di Sri Lanka, misalnya, mengatakan bahwa mereka hidup di dunia yang tak bermoral di mana perjudian dan minuman keras merajalela di tengah-tengah masyarakat. Karena itu para biksu be
rbicara tentang masyarakat dhammic, yaitu masyarakat yang menjunjung tinggi ajaran-ajaran moral Buddha, sebagai alternatif terhadap sekularisasi. Di Yerusalem, para pemimpin Yahudi mempertentangkan undang-undang sekular dengan undang-undang Tuhan. Bagi mereka, sekularisme tidak memiliki Tuhan dan idealisme. Hukum yang dimiliki pemerintahan sekular untuk menegakkan keadilan dan kebenaran tidaklah memadai, sebab di belakang ide tentang keadilan dan kebenaran itu ada kebutuhan Ketuhanan. Kaum revolusioner Kristen di Amerika Latin menyuarakan pembangunan kembali “kerajaan Allah” yang dijanjikan dalam Perjanjian Baru. Begitu juga kalangan Kristen fundamentalis di Amerika Serikat yang diwakili antara lain oleh Moral Majority pimpinan Jerry Falwell, yang berkolaborasi dengan pemerintahan Ronald Reagan, berkeinginan membangun Amerika menjadi Yerusalem Baru. Dunia Islam pun tak luput dari gejala serupa. Penolakan terhadap sekularisasi dan sekularisme di dunia Islam sangat eksplisit. Mereka pada umumnya memandang gagasan dan pemerintahan sekular sebagai anti-Islam, dan bertanggung jawab atas seluruh kerusakan sendi-sendi masyarakat dari mulai kesenjangan sosial hingga kezaliman, dari masalah pengangguran hingga korupsi yang parah.

 

Krisis Sekularisasi

Banyak ahli memandang bahwa sekularisasi kini tengah mengalami krisis legitimasi seiring dengan munculnya krisis modernitas dengan ciri utama absennya keadilan dan kedamaian dalam tatanan global dan runtuhnya nilai-nilai moral masyarakat. Kota sekular yang adil dan damai ternyata tidak pernah terwujud. Alih-alih, masa depan yang adil dan damai yang dijanjikan oleh para penganjur sekularisasi dianggap tidak memiliki basis yang kuat, karena semata-mata didasarkan pada otoritas nalar yang telah dibebaskan dari unsur-unsur keimanan. Ini berbeda dengan argumen-argumen wahyu yang lebih jelas dan tegas dalam menggambarkan keadilan dan kebenaran. Maka jalan satu-satunya untuk membangun kota masa depan adalah dengan membangkitkan kembali peran agama.

Kalangan ahli sosiologi agama yang dulu begitu yakin akan tersingkirnya agama secara total dalam masyarakat modern kini mulai merevisi pandangannya, demi melihat fakta yang terjadi justru sebaliknya. Berbagai survey yang dilakukan di banyak negara memperlihatkan bahwa agama-agama justru kian mampu memainkan peran dalam masyarakat modern. Setidaknya sejak dasawarsa 1980-an gerakan-gerakan agama sejak fundamentalisme Islam hingga teologi pembebasan Katolik di Amerika Latin mulai keluar dari wilayah-wilayah privat dan memasuki domain publik, menyebabkan terjadinya apa yang disebut “deprivatisasi agama”. Sejalan dengan itu, gerakan-gerakan agama juga mulai menantang kekuatan-kekuatan sosial dan politik dominan, dan mempersoalkan klaim-klaim seperti bangsa dan pasar sebagai bebas nilai.

Adalah menarik bahwa kebangkitan (peran) agama di dunia modern ditandai oleh kesadaran akan perlunya mengintegrasikan sains dan teknologi modern dengan keimanan —dan karena itu tidak perlu memandang keduanya sebagai kontradiktoris sebagaimana anggapan kalangan penganjur sekularisasi. Kehendak untuk memisahkan sains dan teknologi modern dari agama dan keimanan hanyalah kesombongan manusia yang kelak justru menjadi biang keladi kehancuran masyarakat. Karena tanpa agama hidup menjadi hampa dan tidak bermakna, maka meletakkan kembali fondasi agama di tengah masyarakat menjadi tugas suci yang diemban oleh semua gerakan kebangkitan religius.

Tugas suci semacam itu pasti diamini oleh siapapun yang mencintai Tuhan dan kemanusiaan—yang menjadi sumber wacana moralitas. Yang menjadi persoalan ialah: semua gejala kebangkitan agama dalam domain publik dan panggung politik itu, lebih dari sekadar seruan untuk kembali ke agama, melainkan juga sebuah “pembalasan” terhadap sekularisasi, dan pada saat bersamaan penegasian terhadap yang lain (the others). Sebab, sungguhpun gerakan-gerakan kebangkitan itu memiliki kesamaan dalam agenda menolak sekularisasi, tetapi mereka juga memiliki kecenderungan untuk mengembangkan faham kebenaran yang spesifik dan ekslusif—tentang masyarakat dan masa depan—yang satu sama lain saling berlawanan dan potensial menciptakan konflik. Melihat fenomena ini maka ada pendapat yang menyatakan bahwa konflik global yang tengah berlangsung sesungguhnya bukannya sebatas “Clash of Civilizations” sebagaimana yang dilontarkan Huntington, melainkan juga “Clash of Monoteism”. Atas dasar itu, maka gerakan-gerakan kebangkitan agama selain patut didorong – lantaran membawa misi suci untuk mengembalikan moral masyarakat – juga patut dicurigai lantaran memiliki kecenderungan untuk mengklaim kebenaran spesifik yang menegasikan yang lain. Inilah peran baru sosiologi dan filsafat agama dalam melihat kembali hubungan antara agama dan realitas post-sekularisasi.

 

 

Wacana Post-Sekularisasi dan Kebangkitan Agama

Wacana-wacana post-sekularisasi telah merevisi beberapa unsur penting dalam teorinya dan sekaligus telah mengakui peran agama dalam kehidupan publik di dunia modern. Kebangkitan religiusitas dan semakin maraknya wacana spiritualitas di seluruh dunia tampaknya telah mengubah sudut pandang para ahli yang semula pesimis dengan masa depan agama menjadi begitu optimistik. Hanya saja, keberagamaan macam apa yang akan tumbuh di masa depan, topik ini masih menjadi bahan diskusi di kalangan para ahli dan pengamat.

Yang belum terjelaskan secara memadai dalam wacana-wacana post sekularisasi adalah: Pertama, kedudukan minoritas agama di tengah euphoria kebangkitan agama-agama Kedua, bagaimana menjelaskan gagasan-gagasan modern-progresif yang mendukung “sekularisasi objektif” (pemisahan agama dan negara), namun pada saat bersamaan tetap setia pada doktrin dan tradisi agama. Dua isu ini sangat penting untuk diperhatikan lebih jauh.

Di berbagai belahan dunia, kelompok-kelompok minoritas seperti Hindu Tamil di Sri Lanka, Kristen Koptik di Mesir, Muslim di Amerika, Perancis, India dan negara-negara lain, juga minoritas agama di Indonesia, niscaya tetap cenderung pada secular nation-state, sebab bentuk negara yang terakhir ini lebih menjamin kehidupan politik yang bebas dari dominasi agama mayoritas. Sudah umum terjadi bahwa dominasi agama mayoritas dalam kekuasaan non-sekular akan mengambil legitimasi dari sumber-sumber agama. Bukan saja karena ia membutuhkan referensi normatif, lebih dari itu juga dukungan politik dari kelompok mayoritas. Meskipun hal ini secara politis tampak normal tetapi ia memiliki konsekuensi politik berupa pemarjinalan minoritas sebagai warga negara kelas dua. Ini berbeda dengan pemerintahan-pemerintahan sekular yang mengambil legitimasinya tidak dari sumber-sumber agama, tapi semata-mata dari rakyat, yakni seluruh kelompok masyarakat tanpa membedakan agama dan budaya mereka. Itu sebabnya dukungan terhadap pemerintahan sekular secara alamiah datang dari minoritas yang takut terhadap tatanan kekuasaan religius mayoritas yang tak toleran.

 

Ironi Kebangkitan Agama

Sudah pasti bahwa setiap komunitas agama (mayoritas) akan menolak disebut tidak toleran terhadap agama lain (minoritas). Karena itu semua gejala kebangkitan agama (mayoritas) mengklaim bahwa mereka akan memperjuangkan hak-hak minoritas sejajar dengan mereka. Para pemimpin Yahudi di Israel mengklaim bahwa perjuangan relijius mereka sangat peka terhadap isu-isu minoritas; Bharatiya Janata Party di India mengatakan bahwa jika partainya—yang berbasis Hindu—berkuasa maka umat Islam di India akan berbahagia; di Iran, Bani Sadr juga mengklaim bahwa ide-ide persamaan hak antara kelompok mayoritas dan minoritas adalah ide-ide Islam. Klaim-kalim serupa juga mudah ditemukan dalam statemen kalangan politikus Indonesia yang berafiliasi pada partai berbasis Islam.

Gejala kebangkitan religius, dengan demikian, diharapkan oleh para pelakunya dari kelompok agama mayoritas untuk tidak dikhawatirkan oleh umat minoritas. Sejauh menyangkut prinsip, memang klaim-klaim semacam itu bisa dipertanggungjawabkan. Artinya, referensi normatif semua agama menekankan nilai-nilai ideal seperti toleransi dalam relasinya dengan agama lain. Dalam kenyataan, yang ideal itu tidak mudah diwujudkan. Gerakan-gerakan yang mencirikan kebangkitan agama di mana-mana memperlihatkan watak yang sama: militan, keras, dan cenderung tidak toleran. Kita bisa menyebut dari mulai kelompok-kelompok militan di Indonesia yang tidak ragu-ragu menutup dan merusak rumah-rumah ibadah agama lain, Gush Emunim di Israel yang menghalalkan kekerasan demi mewujudkan konsep bible tentang Tanah Israel, Bharatiya Janata Party dan Vishwa Hindu Parishad yang memperjuangkan India Hindu secara militan, Front Sangha Bersatu (partai militan Budha) di Sri Lanka yang menolak berdamai dengan Hindu Tamil, hingga kelompok-kelompok fundamentalis Kristen di Amerika yang membenarkan dukungan Amerika terhadap Israel dalam penggunaan kekerasan terhadap anak-anak Palestina.

Gerakan kebangkitan agama-agama di seluruh dunia tampaknya tidak bisa melepaskan diri dari kepentingan kelompok masing-masing sambil menistakan yang lain. Dan ini sedikit atau banyak terkait dengan sejarah hubungan antar-agama. Perang Salib antara Kristen dan Islam, misalnya, jelas masih membekas di antara kedua komunitas agama dan mempengaruhi hubungan kedua agama sepanjang sejarahnya hingga dewasa ini. Dengan menyebut contoh pengusiran orang-orang Muslim dan Yahudi di Spanyol oleh mayoritas Kristen, dan perlakuan mayoritas Muslim di berbagai negara Islam terhadap minoritas non-Muslim, Spencer menyimpulkan bahwa dalam setiap periode sejarah ternyata baik Kristen maupun Muslim gagal untuk hidup sesuai dengan cita-cita ideal agama mereka.

Lewis memperjelas bahwa dalam sejarah Islam tidak ada yang sebanding dengan peristiwa pengusiran orang-orang Yahudi dan Muslim oleh orang-orang Kristen di Spanyol, inkuisisi dan perang agama. Sebaliknya komunitas Yahudi dan Kristen di dunia Islam juga mengalami hal yang sama meskipun “jarang dan hanya sebentar”, kata Lewis. Namun ia menambahkan bahwa catatan toleransi kaum Muslim sangat minim dibandingkan dengan Barat modern dan sekuler. Bersama-sama dengan para penyokong humanisme sekular yang lain, Lewis meyakini bahwa dalam sistem Barat modern dan sekularlah realitas toleransi antar-agama bisa terwujud secara memadai.

Jika demikian, maka studi-studi post-sekularisasi yang semata-mata terpukau dengan kebangkitan agama-agama jelas tidak memadai lagi. Sebab, ia gagal meletakkan perspektif toleransi dalam hubungan antar-agama yang kian intensif dalam era globalisasi. Ia juga tidak berhasil menjelaskan masa depan dari gejala tersebut dalam kerangka dan wacana perdamaian yang saat ini justru tengah menjadi mimpi umat manusia.

 

 

Konteks Islam Indonesia

Di Indonesia, gemuruh kebangkitan agama sama riuhnya dengan yang berlangsung di seluruh dunia. Namun gejala ini di Indonesia tidak selalu identik dengan fundamentalisme Islam Memang benar ada banyak sekali indikasi fundamentalisme, yakni gejala kembali ke Islam dengan semangat ideologis sehingga—sebagaimana lazimnya sebuah ideologi—perlu memetakan musuh-musuh. Lazimnya musuh-musuh itu adalah mereka yang dianggap memusuhi Islam, merusak Islam, menghalang-halangi syiar Islam, termasuk orang-orang Islam sendiri yang bekerja sama dengan musuh-musuh Islam. Dan anggota dari kategori ini adalah negara-negara Barat yang bernafsu ingin menghancurkan Islam, orang-orang Kristen yang memusuhi Islam, negara atau pemerintah Indonesia yang sekular yang tidak memberi ruang bagi aplikasi syariat Islam dalam politik, hingga tokoh-tokoh cendekiawan yang dinilai “menyimpang” dari ajaran Islam.

Konstruksi mengenai musuh memang sangat kentara dalam ekspresi kebangkitan agama, bukan hanya dalam Islam tapi juga dalam berbagai agama. Inilah yang sangat merisaukan. Sebab, dunia masa depan pasca sekularisasi masih akan diisi oleh pertarungan ideologi agama-agama besar dengan berpijak pada paradigma perang suci (perang salib [Kristen] atau jihad [Islam]). Oleh sebab itu, bangsa religius yang besar seperti Indonesia tentu sangat diharapkan untuk memberi kontribusi pada pembentukan masa depan dunia yang damai.

Sebagaimana telah dikemukakan, dalam konteks Indonesia gejala kebangkitan agama tidak selalu identik dengan fundamentalisme atau radikalisme agama. Selain terjadinya kekerasan atas nama agama atau gejala-gejala intoleransi, kaum Muslim Indonesia juga sangat sibuk dengan wacana-wacana yang mendorong terwujudnya demokrasi, perdamaian, toleransi dan kebebasan beragama, serta penegakan hak-hak asasi manusia.

Wacana-wacana kontemporer tersebut lahir sebagai respon kaum Muslim Indonesia terhadap perkembangan global. Adalah menarik bahwa perkembangan wacana tersebut di tanah air melibatkan partisipasi aktif kalangan intelektual, akademisi, ulama, perempuan, mahasiswa dan media massa yang setia pada nilai-nilai Islam. Lembaga-lembaga keagamaan seperti IAIN/UIN dan pesantren juga terlibat dalam pergulatan tersebut. Belum lagi lembaga-lembaga swadaya masyarakat (LSM) Islam yang juga bermunculan sebagai bagian dari fenomena civil society. Akibatnya adalah kita melihat terjadinya diskusi yang dinamis antara tradisi dan nilai-nilai Islam dengan modernitas. Inilah yang kemudian melahirkan konstruk keislaman Indonesia modern yang bersifat hibrid.

Secara historis, Indonesia sejatinya memang merupakan negeri Muslim yang terbuka dengan nilai-nilai luar. Islam datang ke bumi nusantara telah memperkaya beragam tradisi lokal, dan sebaliknya, tradisi lokal yang ada juga telah memperkaya peradaban Islam. Sepanjang sejarah kita menyaksikan terjadinya akomodasi, adaptasi dan modifikasi budaya di kalangan kaum Muslim Indonesia. Hal ini bisa dimengerti mengingat kaum Muslim Indonesia pada umumnya mencintai tradisi mereka dan karena itu tidak ingin meninggalkannya, dan pada saat bersamaan ingin merangkul nilai-nilai modernitas sebagai bagian yang wajar dari perkembangan sejarah manusia Islam tidak dipahami dan dihayati sebagai blue print atau cetak biru yang sudah jadi dan tinggal dipraktekkan. Tidak lebih, tidak kurang. Tetapi, Islam di sini diberi isi dan bentuk sesuai dengan pemahaman dan tradisi yang dianut oleh masyarakat Muslim Indonesia.

Jika dikatakan bahwa Islam itu bersifat universal, maka dalam konteks masyarakat Indonesia universalitas itu muncul dalam ekspresi lokal. Sesuai dengan konfigurasi masyarakat Indonesia yang bersifat plural, maka Islam di sini pun muncul dengan wajah yang sangat beragam. Tradisi masing-masing komunitas memberi warna pada keragaman wajah Islam Indonesia. Jika di dunia Islam lain kita hanya menemukan satu wajah Islam, maka di sini kita melihat banyak wajah Islam. Alih-alih merupakan distingsi, satu sama lain justru saling memperkaya. Secara ideologis mereka dipersatukan oleh semangat dan ikatan nasionalisme, bahwa kita semua sepakat untuk membangun dan menjaga rumah Indonesia. Berbagai kekhawatiran yang pernah muncul akan terjadinya proses Balkanisasi di Indonesia ternyata jauh dari kenyataan. Semenatara itu umat Islam secara teologis dipersatukan oleh akidah Islam, sehingga tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa Indonesia merupakan the green belt in South East Asia, terbentang dari Papua sampai Aceh.

Namun perlu kita cermati pula munculnya kecenderungan ekslufisme yang berakar pada kepentingan kelompok partai, etnisisme, pragmatisme-materialisme, dan ekses dari proses reformasi yang masih berkepanjangan sehingga potensial menghambat upaya penguatan state & nation building serta mempersempi ruang artikulasi keagamaan yang rasional dan substansial.

 

Menuju Post-Religion

 

Secara riil masyarakat Muslim Indone
sia sebenarnya sudah melampaui era religion. Artinya, agama tidak lagi diperlakukan sebagai sesuatu yang khas, dan berdiri sendiri di luar sejarah, terhadap mana semua norma, pranata, dan aktivitas sosial ditundukkan. Agama justru berada di dalam sejarah, dan bersama-sama dengan masyarakat Muslim membentuk sejarah mereka. Tidak jarang bahwa agama—melalui tafsir-tafsir kontekstual—harus menyesuaikan diri dengan kondisi dan perkembangan masyarakat.

Ketika umat Islam di sini harus hidup berdampingan dengan umat-umat lain, maka mereka harus menerima dan menghargai eksistensi yang lain secara tulus. Pada level politik, mereka juga harus menerima kesepakatan bersama bangsa, sebab ada nilai-nilai yang mengikat dan mempersatukan entitas bangsa ini, tanpa membedakan agama dan budaya. Konstruksi nilai-nilai Islam yang menjadi cita-cita bersama untuk diwujudkan oleh umat Islam berada di dalam cita-cita bersama sebagai bangsa. Karena itu sikap totalitarian atau totalisme dalam menegakkan nilai-nilai Islam akan senantiasa diberi makna substantif-fungsional dan bukan formalistik

Dalam kenyataan hidup kontemporer umat Islam bertemu dan berhadapan dengan fenomena globalisasi, pasar bebas, diplomasi politik internasional, bantuan asing, dan lain-lain yang tidak terkait dengan agama. Boleh dikatakan bahwa agama “diam” dalam soal-soal tersebut. Agama berada di wilayah inspirasi. Oleh sebab itu perjuangan untuk menegakkan nilai-nilai agama (bukan hanya Islam tapi juga agama lain) lebih masuk akal untuk diletakkan dalam tataran substansi tadi. Nilai-nilai agama menjadi back mind dalam memperjuangkan tatanan dunia yang lebih adil, perdamaian global, lingkungan hidup yang nyaman, kondisi nir-kekerasan, ketimpangan ekonomi, dan lain-lain.

Radikalisme agama dalam bentuk apapun, termasuk terorisme dan perang melawan terorisme yang wujudnya adalah memerangi agama tertentu, jelas merupakan bentuk kebangkitan agama yang kasar dan tidak manusiawi. Wacana-wacana post-sekularisasi yang hanya memberi apresiasi pada bentuk-bentuk formal gejala keagamaan kontemporer jelas tidak memadai. Ia hanya mampu melihat gejala kebangkitan agama sebagai sesuatu yang tak terelakkan, namun gagal melihat bagaimana gejala ini tampil dengan wajah yang kasar. Singkatnya, wacana post-sekularisasi model ini hanya bentuk pertobatan yang kurang peka terhadap masa depan umat manusia.

Kita sekarang ini justru didorong untuk memahami gejala dimana agama dan peran agama harus ditafsir ulang dalam bingkai kepentingan bersama umat manusia seluruhnya. Inilah gejala post-religion, dimana agama-agama harus keluar bersama dari benteng mereka masing-masing dan bergandengan tangan memberi jawaban pada problem kemanusiaan universal.

Peran agama di era post-religion adalah peran yang bersifat lintas batas. Sebab penyakit-penyakit dunia modern seperti kemiskinan, ketimpangan, pengangguran, dan ketidakadilan juga bersifat lintas batas. Misi dan dakwah yang bersifat sektarian akan diganti oleh misi dan dakwah yang menyantuni semua orang. Di era post-religion, batas-batas agama adalah nisbi. Ia hanya berada di ruang ibadat dan ritual. Sedangkan aspek-aspek non-ibadat dan ritual bersifat cair dan terbuka.

Wacana post-religion menolak dominasi satu agama atas yang lain. Ia juga menolak intervensi politik atas agama, pada saat bersamaan agama tidak menggunakan politik sebagai kendaraan atau mitra dalam mencapai tujuannya. Sebab politisasi agama atau agamanisasi politik sama buruknya, yakni memecah dan menolak yang lain. Hubungan agama dan politik bersifat kritis dan transformatif. Karena itu peran yang dimainkan agama-agama adalah peran moral, etik dan spiritualistik.

Wacana post-religion memberi apresiasi yang tinggi pada khazanah spiritualitas agama-agama. Semua agama mengajarkan bahwa kehidupan kita ini lebih dari sekadar fisik. Hakikat kehidupan manusia terletak pada realisasi tujuan yang mentransendensikan kebutuhan-kebutuhan fisik tersebut. Kemanusiaan justru dimulai dengan transendensi terhadap yang bersifat fisik menuju yang spiritualistik. Gejala benturan peradaban dan konflik agama lahir dari sudut pandang kultural atau religius yang terpecah atas dunia materil karena dunia materil memang selalu menghadirkan polaritas atau fragmentasi yang saling berlawanan. Berbeda dengan realitas imateri atau dunia spiritual yang satu dan harmoni, karena menyandarkan kerinduan pada Tuhan yang satu dan damai. Di sinilah semua agama bertemu.

Wacana post religion tidak menafikan aspek formal agama, termasuk ibadat yang bersifat privat maupun publik. Sebab, berbagai bentuk ibadat merupakan sarana untuk memelihara kesucian dan keagungan rohani semua umat beragama sehingga dengan begitu bisa mengarahkan perilaku jasmani dan intelektual kita kepada arah yang suci dan agung pula. Kalau di dalam Islam disebutkan bahwa manusia diciptakan untuk beribadat kepada Allah ini tidak berarti bahwa ibadat itu merupakan tujuan akhir penciptaaan manusia. Beribadat lebih merupakan kata kerja yang secara esensial tujuannya adalah untuk mendapatkan rida-Nya. Secara ortopraksis, menjunjung tinggi asma Tuhan berarti menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu ciri yang paling mencolok dalam konsep peribadatan Islam ialah orientasi praksisnya yang amat humanistik. Hikmah jerih payah dalam menjalankan perintah Tuhan pada akhirnya terpulang pada manusia yang menjalankannya. Misalnya saja, nilai praksis dari perintah salat, puasa, zakat, berbuat baik, menghindarkan kemaksiatan, dan lain-lain, kalaupun diberi label ajaran agama, semuanya mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan yang amat luhur dan universal.

Di era post-religion, semua agama akan saling memberi dan menerima nilai-nilai mereka yang agung dan luhur, yang mewujud dalam bentuk kerjasama yang tulus dalam mengatasi berbagai krisis dunia. Wacana post-religion tidak menghendaki adanya sinkretisme, sebab sinkretisme adalah wujud keterpecahan yang disatukan dalam wadah budaya. Wacana post-religion tidak menolak agama, semata-mata karena kecewa terhadap “peran” agama dalam memecah-belah umat manusia, menebarkan kebencian, menyebabkan peperangan dan pertumpahan darah, atau karena sebab-sebab rasional atas nama intelektualitas. Wacana post-religion bukan wacana ‘liberal’ atau ‘sekular’. Ia adalah wacana yang lahir dari kecintaan pada agama, justru karena itu ia melakukan kritik terhadap agama, oleh agama, untuk perbaikan peran agama itu sendiri di masa kini dan masa depan.

Kritik post-religion ditujukan pada keangkuhan setiap agama dalam memonopoli Tuhan dan kebenaran, yang bertanggungjawab atas terjadinya berbagai problem kemanusiaan seperti perang dan kebencian sesama makhluk Tuhan. Kritik ini ditujukan pada paham-paham tradisional mengenai peran agama yang bersifat keramat dan misterius, dan mencari definisi-definisi baru bagi peran agama sehingga ia menjadi motivator dan inspirator dalam mendorong transformasi masyarakat menuju masa depan. Dunia yang berkembang menciptakan kebutuhan pada definisi-definisi baru bagi peran agama sehingga agama tidak tertinggal di belakang sejarah manusia atau masyarakat, padahal tanpa agama dan bimbingan spiritualitas kita tidak bisa membayangkan terjadinya transformasi yang diinginkan.

Era post-religion merupakan kritik dan kelanjutan dari eksistensi dan missi agama yang telah ada. Sekian banyak agama telah tergusur dari panggung sejarah namun juga ada beberapa agama yang bertahan setelah melakukan berbagai adaptasi dan reartikulasi pesan ajarannya ketika dihadapkan realitas sosial yang baru. Kritik post-religion dilakukan untuk mendekatkan agama-agama sehingga masing-masing agama memahami posisi kebenarannya di hadapan kebenaran yang lain melalui dialog etik, humanistik dan spiritualistik. Dari dialog itulah dibangun dunia baru post-religion yang nyaman dihuni oleh semua umat manusia tanpa membedakan agama dan budaya serta masing-masing berlomba menunjukkan dan memberikan yang terbaik bagi orang lain, bagi
peradaban dunia. Agama tidak untuk diadu serta dijadikan obyek perdebatan untuk menentukan siapa yang kalah dan menang, melainkan sejarah yang akan mengujinya, mana yang paling konstruktif dan produktif dalam menyebarkan kebaikan, kebenaran dan kedamaian.

 

Komaruddin Hidayat

About adminislat1

Check Also

Rahasia Berdoa

” Apabila Alloh telah melepaskan lidahmu untuk meminta, maka ketahuilah bahwa alloh akan memberi kepadamu”. …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *