Home / Isu-isu Dunia Islam / Memahami Relasi Agama dan Negara

Memahami Relasi Agama dan Negara

Berbagai argumentasi dan bukti, baik rasional ataupun tekstual, menyatakan bahwa hakikat kehidupan manusia sama sekali tidak akan lepas dan kosong dari agama. Dalam pandangan rasio, agama merupakan penampakan (tajalli) rahmat dan hidayah Tuhan atas manusia. Sudah tidak bisa dibantah lagi bahwa tidak ada peluang pencegahan dan penahanan emanasi rahmat dan hidayah di sisi Tuhan. Juga menurut pandangan logika, al-Quran al-Karim telah menjelaskan keuniversalan kenabian dan hidayah Ilahi kepada seluruh anak manusia.

Agama adalah hukum-hukum dan aturan-aturan Ilahi yang membimbing manusia dalam kehidupan individual dan sosial, dan Allah mengajarkan hukum-hukum dan aturan-aturan tersebut melalui bukti internal (akal/rasio), sementara sebagian lainnya melalui bukti eksternal (para nabi dan imam).

Agama dan Negara

Melalui argumen rasional dan tekstual dengan jelas akan dapat disimpulkan bahwa manusia memerlukan hidayah spiritual dan pendidikan akhlak. Hal itu merupakan sesuatu yang paling asasi dari tujuan agama dan kenabian. Sehingga, untuk meraih tujuan tersebut, agama mesti memiliki intervensi dalam perkara-perkara duniawi manusia serta mencakup seluruh dimensi kehidupannya.

Seluruh dimensi kehidupan manusia bertautan antara satu dengan yang lainnya dan tidak akan terjadi pembenahan satu bagiannya tanpa membenahi yang lainnya. Karenanya, para utusan Allah diperintahkan untuk mengajak manusia kepada tauhid dan penyembahan kepada Tuhan Yang Esa, di samping itu mereka bertanggung jawab untuk berusaha menancapkan keadilan dalam masyarakat manusia. Jelaslah bahwa terwujudnya tujuan keadilan sosial tidak mungkin terealisasi tanpa pembentukan negara. Dari sisi inilah intervensi agama dalam permasalahan duniawi, politik dan sosial merupakan bagian dari tujuan dan risalah agama.

Pada dasarnya, jika agama tidak memiliki intervensi dalam permasalahan kehidupan duniawi manusia, maka agama tidak akan bisa mengatasi atau menyelesaikan perkara-perkara maknawi dan etika mereka, karena banyak sekali pengaturan problem sosial yang jatuh ke tangan manusia-manusia bejat (zalim) yang menyeret masyarakat ke dalam kesesatan dan kerusakan dengan menggunakan otoritas yang ada di tangan mereka.

Oleh karena itu, dengan memahami filsafat kenabian dan agama akan memperjelas hubungan langsung agama dengan negara serta intervensi agama dalam regulasi kehidupan sosial manusia. Poin ini merupakan hal yang selalu menjadi pusat perhatian para filosof dan teolog Muslim.

Argumen mashur dari para filosof Muslim atas keharusan syariat dan kenabian berpijak pada satu fondasi yaitu seluruh manusia membutuhkan  aturan dan tidak ada aturan yang sempurna melainkan aturan dari Allah. Maka syariat samawi adalah aturan-aturan Ilahi yang telah disampaikan kepada manusia dengan usaha dan kesungguhan para nabi as.

Para teolog Muslim, walaupun mereka beranggapan bahwa tujuan dasar kenabian adalah menyiapkan lahan agar dapat mengajak manusia kepada kesempurnaan-kesempurnaan maknawi dan pahala-pahala ukhrawi namun mereka tidak melupakan poin ini bahwa untuk meraih maksud dan tujuan tersebut harus mewarnai kebudayaan, ekonomi dan politik manusia dengan sentuhan agamis serta dapat mengatur masyarakat manusia dengan managemen agamis.

Pengalaman Pahit Negara Agama dalam Dunia Nasrani

Setiap kali, regulasi agamis dan Ilahi tidak serasi dengan segala kepentingan kekuatan-kekuatan setan, maka agama dan keberagamaan merupakan objek kebencian dan permusuhan kekuatan-kekuatan setan tersebut, sehingga dengan beragam cara mereka menentang segala macam bentuk cita-cita dan hukum-hukum agama.

Salah satu permusuhan mereka yang paling berbahaya adalah menyimpangkan makna dasar-dasar (ushûl) dan hukum-hukum agama. Mereka menempatkan kasus-kasus manusiawi—yang bisa keliru atau mungkin keliru— setara dengan posisi Tuhan yang pasti dan benar. Contoh yang paling gamblang dari penyimpangan di atas adalah Taurat dan Injil kontemporer, yang selalu dianggap kitab suci yang abadi. Anggapan ini mendorong para rohaniawan Nasrani saat terlibat dalam permasalahan negara, dan dengan mengatasnamakan agama, memegang kendali dalam pengaturan masalah-masalah sosial, sebelum melakukan hal lain, akan merujuk kepada kitab suci ini dan menyusun aturan negara agama mereka berdasarkan ilham dan ajaran kitab suci tersebut.

Namun karena pada hakikatnya kitab suci mereka adalah tulisan manusia—bukan wahyu samawi—maka negara mereka itu sudah pasti akan jauh dari dasar-dasar agama, bahkan selama beberapa abad bersandarkan pada aturan-aturan dan ajaran-ajaran manusia. Oleh karena itu, jika pada masa sekarang ini orang-orang Nasrani menentang negara agama, pada hakikatnya penentangan tersebut bukan terletak pada negara agama itu sendiri melainkan pada negara manusia yang bersandarkan atas ilmu pengetahuan manusia klasik yang telah digugurkan atau diragukan oleh ilmu pengetahuan modern.

Sangat disayangkan–baik karena disengaja ataupun kelalaian poin yang samar ini diambil, kemudian mereka tafsirkan dan disebarkan sebagai sekulerisme ataupun ‘pemisahan agama’. Sebagian sosiolog, teolog dan filosof mengkaji masalah tersebut sehingga mereka menyibukkan diri dalam penelitian dan pengamatan dalam permasalahan sekulerisme dan hubungan agama dengan dunia.

Terdapat beberapa pandangan dan pendapat yang telah dilontarkan dalam permasalahan ini dan dapat dipetakan menjadi beberapa kelompok:

Pertama, kelompok yang menganggap bahwa sekulerisme merupakan fenomena yang berharga sekaligus merupakan perkembangan ilmu pengetahuan modern. Mereka berkeyakinan bahwa pada era ilmu dan pengetahuan ini merupakan akhir bagi masa negara agama. Dengan ini maka kebudayaan, ekonomi, etika, politik dan seluruh permasalahan sosial harus diserahkan kepada ilmu pengetahuan. August Comte (1798-1857 M), pakar sosiologi Prancis, telah membagi fase sejarah manusia kepada fase mistik, rasional dan ilmiah. Ia beranggapan bahwa agama berhubungan dengan fase pertama (mistik). Dan ia merupakan salah satu dari yang mewakili pendapat ini.

Kedua, adalah kelompok yang beranggapan bahwa terpisahnya agama dari negara merupakan salah satu dasar agama dan berkeyakinan bahwa agama sendirilah yang berkeinginan untuk tidak mengintervensi permasalahan negara dan politik serta ia terbatas hanya dalam urusan-urusan yang berhubungan dengan fakultas-fa kultas individual dan pendidikan.

Ketiga, adalah sekelompok orang yang berpendapat bahwa agama selain berurusan dengan pendidikan juga memiliki tugas dalam peran manajerial dan pengaturan masyarakat, akan tetapi hanya Islamlah sebagai agama samawi yang terjaga dari tangan jahil penyimpangan dan hukum-hukum serta ajaran-ajarannya mampu untuk menetapkan dasar-dasar sistem kenegaraan. Oleh karena itu, syariat Islam telah menggambarkan garis-garis dasar dan metode universal dari sistem negara serta mendelegasikan metode pelaksanaan dan praktisnya kepada akal dan pengetahuan manusia pada setiap zaman.

Dengan demikian, maka sama sekali tidak akan terjadi ketidakserasian antara agama dan ilmu serta tidak akan terjadi pula bahwa perkembangan ilmu akan menggantikan posisi agama. Maka dengan demikian, tidak boleh muncul–di sepanjang sejarah—ada negara yang mengatasnamakan agama, namun pada hakikatnya tidak bersandarkan pada hukum-hukum Ilahi dan tidak mengemban ilmu serta pengetahuan juga, mengasumsikan argumen-argumen yang menyatakan ketidakserasian agama dengan ilmu ataupun keterpisahan agama dengan negara.9Pendapat ketiga merupakan pendapat yang diterima oleh sebagian besar para pemikir Muslim, baik dari para filosof, teolog dan fakih. Penulis juga pembela pendapat tersebut dan pada tempatnya akan menganalisa dan meneliti secara detail argumen-argumen teologis dan yurisprudensial (fikih) yang bersangkutan dengan hubungan agama dengan negara serta akan mengkritisi pendapat kedua.

 

About adminislat1

Check Also

Ormas Radikal dan Demokrasi yang Tersandera

Demokrasi membuka ruang publik (public sphere) seluas-luasnya, termasuk kepada mereka yang menentangnya. Ini paradoks negeri Muslim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *