Home / Isu-isu Dunia Islam / Radikalisme agama dalam politik

Radikalisme agama dalam politik

Mungkin karena meluasnya tindakan mereka yang menamakan dirinya orang orang yang memegang teguh agama, para pakar kemudian menganalisis hubungan antar agama. Sebagai contoh Albert camus, seorang filosof asal prancis dan Sir Karl Popper dari inggris, mengungkapkan bahwa kendati pada dasarnya tujuan akhir semua agama adalah meringankan kesengsaraan manusia, namun penggunaan kekerasan untuk mencapai tujuan mulia tersebut sama sekali tidak dibenarkan.

Sebaliknya, filosof kenamaan Jean Paul Sartre dari prancis, tidak saja membenarkan “dirty hands”(tangan tangan kotor) untuk mencapai tujuan tujuan politis, bahkan terkadang menganggap tindakan kekerasan dapat dianggap sebagai kebaikan. Justru karena adanya asumsi bahwa penggunaan kekerasan merupakan salah satu metode pencapaian tujuan luhur, maka tidak aneh kalau naluri agresif manusia terkadang tumbuh subur dalam naungan agama.

Tidak sulit membuktikan hal ini apabila menelusuri fenomena kekerasan dalam perjalanan sejarah kehidupan keagamaan. Lumuran darah para syuhada korban tangan tangan ekstrimis dari berbagai kelompok keagamaan telah mewarnai lembaran sejarah.

Para ekstrimis pelaku kekerasan ini pada umumnya di dorong oleh keyakinan keagamaan, bahwa apa yang mereka lakukan adalah sejalan dengan perintah Tuhan yang tercantum dalam teks teks suci.

Berangkat dari kesadaran bertanggung jawab atas melandanya kekerasan atas nama agama dimana mana, sekitar 60 tokoh pemuka agama dari berbagai kelompok pernah bertemu di Istanbul. Mereka menyerukan semua pihak untuk berupaya menghentikan tindakan kriminalitas atas nama agama. Dan islam menolak secara keras usaha kelompok kelompok keagamaan tertentu dalam memberikan interpretasi keliru terhadap teks teks keagamaan yang menjurus pada radikalisme.

Di Indonesia, apa yang diharapkan dari pemuka agama tidak lain adalah mencegah timbulnya penafsiran penafsiran keagamaan yang dapat mengacu ke arah radikalisme dan kekerasan. Dalam lingkungan islam, di atas pundak pemuka agama terletak kewajiban untuk mensosialisasikan konsep moderasi yang menghindari sikap ekstrem atau berlebihan dalam kedua sisinya, guna menciptakan masyarakat penengah, adil.

Segala bentuk moderasi keagamaan, baik dalam menilai, berinteraksi dengan kelompok lain, maupun dalam menjalankan tuntutan agama perlu mendapat tekanan. Untuk itu usaha usaha untuk mencari titik temu dalam ajaran ajaran agama dunia guna mencegah terjadinya kekerasan atau radikalisme perlu terus ditingkatkan. Dan sebelum melangkah ke arah itu, rekonsiliasi intern dari setiap kelompok harus menjadi prioritas utama dalam agenda tiap agama. Dalam bahasa islam populer upaya tersebut dikenal dengan istilah Taqrib baina al-madzahib (pendekatan antar mazhab). Kiranya dengan pendekatan ini benih radikalisme keagamaan akan dapat kita bendung agar tidak tumbuh di tanah air kita.

DR. Alwi Syihab

About adminislat1

Check Also

Ormas Radikal dan Demokrasi yang Tersandera

Demokrasi membuka ruang publik (public sphere) seluas-luasnya, termasuk kepada mereka yang menentangnya. Ini paradoks negeri Muslim …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *